DETAIL PERATURAN Abstrak

Abstrak Peraturan

Memperhatikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TA.2023 dimana terjadi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya akibat terlambatnya proses administrasi pendukung, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Sekretaris dibantu Para Kabid mengkoordinir penunjukan personil sebagai PPTK dan SEGERA dilegalkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas;
2. Agar Kasubag Keuangan memonitor perkembangan proses administrasi penandatanganan / paraf berjenjang SK PA/KPA dan Bendahara Pengeluaran;
3. Agar Sekretaris dan Seluruh Kepala Bidang dapat menugaskan minimal 1 (satu) orang personil sebagai operator input RUP (Rencana Umum Pengadaan) pada Sekretariat dan masing-masing bidang untuk melakukan penginputan agar tidak terjadi ketergantungan pada 1 (satu) orang saja;
4. Target penyelesaian penginputan RUP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah akhir bulan Pebruari 2024;
5. Agar dilakukan koordinasi dengan Bagian PBJ Setkab Kutai Barat terkait RUP;
6. Sekretaris dan Kasubag Keuangan serta Kasubag Program agar melakukan monitoring secara berkala terkait penginputan RUP dan melaporkannya kepada Kepala Dinas untuk dilakukan intervensi jika diperlukan;
7. Nama-nama personil operator RUP dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Sekretariat dan Bidang-Bidang agar SEGERA dilakukan penunjukan;
8. Agar SEGERA dilakukan kontrak konsultan perencanaan konstruksi;
9. Agar SEGERA dilakukan input anggaran kas dengan mempertimbangkan jadwalpelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam KAK;
10. Agar KAK Kegiatan dibuat secara rinci, hal ini menunjukan bahwa-kegiatan direncanakan dengan baik.

Tutup