DETAIL PERATURAN Abstrak

Abstrak Peraturan

• Daerah Kabupaten Kutai Barat memiliki Warisan Budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola keberadaannya, untuk melestarikan dan mengelola Warisan Budaya, Pemerintah Daerah melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya.
• Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015.
• Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Warisan Budaya, Pelestarian, Pengembangan Cagar Budaya, Pemanfaatan Cagar Budaya, Tugas Dan Wewenang, Sumberdaya Manusia Pengelola Warisan Budaya, Peningkatan Kesadaran Dan Peranan Masyarakat, Penguatan Fungsi Organisasi, Registrasi, Tim Ahli, Kompensasi Dan Insentif, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi, Pembiayaan, Larangan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup.

Catatan :

1. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2020.
2. Terdiri dari : 32 Halaman
3. Kententuan tambahan
   • Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelematan, pemberian izin, pengamanan, penetapan sistem Zonasi, Pemeliharaan Cagar Budaya dan Pemugaran bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Bupati.
   • Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Cagar Budaya diatur dengan peraturan bupati.
   • Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Cagar Budaya diatur dengan peraturan bupati.
   • Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan Insentif diatur dalam Peraturan Bupati.
   • Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pengendalian dan evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Tutup