DETAIL PERATURAN Abstrak

Abstrak Peraturan

Abstrak:

• Mengatur mekanisme penugasan guru untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan, termasuk TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan Sekolah Indonesia di Luar Negeri. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pemimpin pembelajaran yang kompeten dan berfokus pada peserta didik.
• Guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D-IV dari perguruan tinggi terakreditasi, memiliki sertifikat pendidik, memiliki Sertifikat Guru Penggerak atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah (STTPP CKS), memiliki pangkat minimal Penata Muda Tingkat I (golongan III/b) bagi PNS, atau jenjang jabatan minimal Guru Ahli Pertama bagi PPPK.
• Selain itu, guru tersebut harus memiliki hasil penilaian kinerja minimal "Baik" selama dua tahun terakhir, pengalaman manajerial minimal dua tahun, sehat jasmani dan rohani, serta tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang atau berat dan tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa.
• Masa penugasan kepala sekolah adalah empat tahun untuk satu periode jabatan, dengan kemungkinan perpanjangan hingga maksimal empat periode jabatan atau 16 tahun.
• Kepala sekolah menjalankan masa penugasan pada satuan administrasi pangkal (satminkal) yang sama paling singkat dua tahun dan paling lama delapan tahun.
• Jika kepala sekolah diangkat dari guru yang belum memiliki Sertifikat Guru Penggerak atau STTPP CKS, masa penugasan dibatasi hingga tersedianya guru yang memiliki sertifikat tersebut, dengan batasan maksimal satu periode jabatan atau empat tahun.
• Proses pengangkatan kepala sekolah dilakukan melalui Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pendamping Satuan Pendidikan (SPKSPS) secara daring, dengan alur yang telah ditetapkan.
• Dalam kondisi tertentu, seperti kekurangan bakal calon kepala sekolah yang memiliki sertifikat Guru Penggerak atau STTPP CKS, dinas pendidikan dapat mengundang guru yang belum memiliki sertifikat tersebut untuk mengikuti seleksi kepala sekolah sesuai mekanisme yang diatur lebih lanjut.
• Dengan adanya peraturan ini, diharapkan distribusi kepala sekolah dapat lebih merata, terutama di daerah yang mengalami kekurangan, serta dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan di satuan pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.

Keterangan:

• Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
• Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Tutup