Program Wajib Belajar 13 Tahun dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan bertujuan untuk menjamin semua anak usia sekolah mendapatkan akses pendidikan minimal 13 tahun, termasuk PAUD, SD, SMP, dan SMA. Program ini menjadi fokus utama dalam RPJMN 2025-2029 untuk mengatasi angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dan memastikan pendidikan yang berkualitas.

Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas. Program ini juga membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dan masyarakat luas untuk memastikan keberhasilannya.

Kebijakan wajib Belajar 13 Tahun ini merupakan langkah besar untuk memastikan generasi mendatang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menghadapi tantangan global.

Kemudian jika merujuk pada Angka 13 tahun bukan berarti pembelajaran tingkat sekolah dilakukan hingga kelas 13 di jenjang SMA/SMK, melainkan tingkat prasekolah atau pendidikan anak usia dini (PAUD) atau taman kanak-kanak (TK) menjadi wajib satu tahun.

Secara sederhana, ini berarti bahwa setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan formal selama 13 tahun, yang meliputi:

• 1 tahun pendidikan prasekolah (Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD seperti Taman Kanak-Kanak/TK)
• 6 tahun pendidikan dasar (Sekolah Dasar/SD)
• 3 tahun pendidikan menengah pertama (Sekolah Menengah Pertama/SMP)
• 3 tahun pendidikan menengah atas (Sekolah Menengah Atas/SMA atau Sekolah Menengah Kejuruan/SMK)

Tujuan utama dari program Wajib Belajar 13 Tahun ini adalah:

• Pemerataan Akses Pendidikan
  Memastikan seluruh anak Indonesia, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sejak usia dini hingga jenjang menengah atas. Ini terutama ditujukan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses.
• Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
  Dengan memperpanjang masa wajib belajar, diharapkan kualitas pendidikan dan kompetensi lulusan akan meningkat, sehingga menghasilkan SDM yang lebih unggul dan berdaya saing.
• Penguatan Pendidikan Dasar
  Pendidikan prasekolah (PAUD/TK) diakui sebagai fondasi penting dalam perkembangan anak dan keberhasilan pendidikan selanjutnya. Program ini memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan dasar yang kuat sejak awal.
• Peningkatan Kesadaran akan Pentingnya Pendidikan
  Mendorong seluruh masyarakat untuk lebih menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan individu dan bangsa.

Meskipun secara konsep sudah dicanangkan, implementasi dan peraturan teknis terkait Wajib Belajar 13 Tahun ini masih terus disosialisasikan dan disiapkan oleh pemerintah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebutkan prasekolah adalah fondasi untuk pendidikan Indonesia. Ia menilai udah saatnya jenjang PAUD atau TK mendapat perhatian lebih.

Ada beberapa kendala utama yang mungkin dihadapi dalam menjalankan program Wajib Belajar 13

1. Ketersediaan dan Pemerataan Akses Pendidikan Usia Dini (PAUD)

• Jumlah PAUD yang Belum Memadai
  Masih banyak desa, terutama di daerah terpencil, yang belum memiliki layanan PAUD. Data menunjukkan bahwa puluhan ribu desa belum memiliki PAUD.
• Angka Partisipasi Sekolah Jenjang PAUD yang Rendah
  Tingkat partisipasi sekolah bagi anak usia dini masih rendah, masih sangat banyak anak belum terjangkau layanan ini.
• Kualitas PAUD yang Bervariasi
  Kualitas layanan PAUD belum merata, dan masih banyak satuan PAUD yang belum terakreditasi atau memiliki guru dengan kualifikasi yang memadai.

2. Kesiapan Infrastruktur dan Sarana Prasarana

• Keterbatasan Ruang Kelas
  Penambahan satu tahun wajib belajar akan meningkatkan jumlah siswa, yang dapat membebani ketersediaan ruang kelas, terutama di daerah padat penduduk.
• Kekurangan Fasilitas Penunjang
  Banyak sekolah masih kekurangan fasilitas penunjang seperti laboratorium, perpustakaan, akses internet, dan peralatan belajar yang memadai.
• Kondisi Geografis
  Akses ke sekolah, terutama di daerah terpencil dengan infrastruktur yang sulit, menjadi tantangan tersendiri.

3. Kualitas dan Kuantitas Tenaga Pendidik

• Kekurangan Guru Berkualitas
  Masih terdapat kekurangan guru, terutama di daerah terpencil dan untuk jenjang PAUD.
• Kualifikasi Guru yang Belum Memenuhi Standar
  Sejumlah besar guru, terutama di jenjang PAUD, belum memiliki kualifikasi sarjana (S1) sesuai dengan persyaratan.
• Distribusi Guru yang Tidak Merata
  Penempatan guru seringkali tidak merata, dengan концентрация di perkotaan dan kekurangan di daerah terpencil.

4. Aspek Pembiayaan

• Anggaran Pendidikan yang Terbatas
  Perluasan wajib belajar akan membutuhkan anggaran yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan fasilitas, peningkatan kualitas guru, dan bantuan biaya pendidikan.
• Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran
  Korupsi dan inefisiensi dalam pengelolaan anggaran pendidikan dapat menghambat keberhasilan program.

5. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

• Rendahnya Kesadaran Orang Tua tentang Pentingnya PAUD
  Sebagian orang tua mungkin belum sepenuhnya menyadari pentingnya pendidikan usia dini bagi perkembangan anak.
• Keterlibatan Orang Tua yang Kurang
  Dukungan dan keterlibatan aktif orang tua dalam pendidikan anak masih perlu ditingkatkan.

6. Koordinasi dan Kebijakan yang Terintegrasi

• Koordinasi Antar Instansi
  Pelaksanaan program ini memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai instansi terkait.
• Sinkronisasi Kebijakan
  Perlu adanya sinkronisasi antara kebijakan wajib belajar 13 tahun dengan kebijakan lain di sektor pendidikan dan sektor terkait.

Mengatasi kendala-kendala ini memerlukan perencanaan yang matang, alokasi anggaran yang memadai, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pembangunan infrastruktur yang merata, serta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Sinergi Wajib Belajar 13 Tahun dan Satu Desa Satu PAUD

Indonesia terus berbenah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dua pilar penting dalam mewujudkan cita-cita luhur ini adalah perluasan akses pendidikan melalui wacana wajib belajar 13 tahun dan penguatan pendidikan anak usia dini (PAUD) melalui kebijakan satu desa satu PAUD yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2018. Kedua konsep ini, meskipun memiliki fokus yang berbeda, sesungguhnya memiliki keterkaitan yang erat dan saling memperkuat dalam membangun fondasi pendidikan yang kokoh bagi generasi penerus bangsa.

Wacana mengenai wajib belajar 13 tahun merupakan respons terhadap tuntutan zaman dan kebutuhan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing global. Gagasan ini memperluas cakupan wajib belajar menjadi 13 tahun, mencakup pendidikan usia dini sampai pendidikan menengah (SMA/SMK).

Sementara itu, Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan PAUD hadir sebagai pengakuan akan krusialnya pendidikan di usia emas perkembangan anak. Program satu desa satu PAUD bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak di seluruh pelosok negeri memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan stimulasi pendidikan yang berkualitas sejak dini.

Secara rinci, aturan ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi:

“Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) desa/kelurahan terdapat 1 (satu) PAUD.”

Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen juga telah mengeluarkan Pedoman Peran Desa dalam Penyelenggaraan PAUD. Pedoman ini ditujukan bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas PAUD. Baca pedoman di sini

Riset menunjukkan bahwa investasi pada PAUD memberikan return of investment yang sangat tinggi dalam jangka panjang, mulai dari peningkatan kemampuan kognitif dan sosial-emosional anak, hingga penurunan tingkat kriminalitas dan peningkatan pendapatan di masa depan. Dengan adanya PAUD di setiap desa, diharapkan kesenjangan akses terhadap pendidikan berkualitas dapat diminimalisir, terutama bagi anak-anak di daerah terpencil dan kurang mampu.

Lantas, bagaimana sinergi antara wajib belajar 13 tahun dan satu desa satu PAUD dapat terwujud?

Jawabannya terletak pada kesinambungan dan fondasi yang kuat. PAUD yang berkualitas akan menghasilkan anak-anak yang memiliki kesiapan belajar yang lebih baik ketika memasuki jenjang pendidikan dasar. Mereka telah memiliki kemampuan dasar seperti literasi awal, numerasi sederhana, kemampuan berkomunikasi, dan sosialisasi yang baik. Dengan fondasi yang kuat ini, siswa akan lebih mudah mengikuti pembelajaran di jenjang pendidikan selanjutnya, termasuk dalam program wajib belajar 13 tahun.

Sebaliknya, keberhasilan program wajib belajar 13 tahun juga akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan secara keseluruhan, termasuk PAUD. Orang tua akan semakin memahami bahwa pendidikan bukan hanya sebatas jenjang sekolah menengah, tetapi dimulai sejak usia dini. Hal ini akan mendorong partisipasi yang lebih tinggi dalam program PAUD dan dukungan yang lebih besar terhadap keberlangsungan PAUD di desa masing-masing.

Untuk mewujudkan sinergi yang optimal antara wajib belajar 13 tahun dan satu desa satu PAUD, diperlukan beberapa langkah strategis:

• Peningkatan Kualitas PAUD
  Pemerintah perlu terus berinvestasi dalam peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan PAUD, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan kurikulum yang relevan dan menyenangkan bagi anak usia dini.
• Sosialisasi dan Advokasi
  Penting untuk terus melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat mengenai pentingnya PAUD dan wacana wajib belajar 13 tahun. Keterlibatan aktif dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan sangat dibutuhkan.
• Integrasi Kurikulum
  Meskipun memiliki fokus yang berbeda, perlu ada integrasi nilai-nilai dan kompetensi dasar antara kurikulum PAUD dan jenjang pendidikan selanjutnya. Hal ini akan memastikan transisi yang mulus bagi anak-anak.
• Pemerataan Akses
  Pemerintah perlu memastikan bahwa program satu desa satu PAUD benar-benar menjangkau seluruh desa di Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Dukungan logistik dan insentif bagi tenaga pendidik di daerah tersebut menjadi krusial.
• Monitoring dan Evaluasi
  Pelaksanaan kedua program ini perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi tantangan dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Dengan sinergi yang kuat antara wajib belajar 13 tahun dan program satu desa satu PAUD, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencetak generasi emas yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing.

Investasi pada pendidikan sejak dini hingga pendidikan menengah adalah investasi jangka panjang untuk kemajuan bangsa. Mari kita bergandengan tangan mewujudkan masa depan gemilang bagi anak-anak Indonesia. (*)